Beranda DAERAH Masyarakat Berhak Laporkan Caleg Yang Tidak Mencukupi Syarat Pencalonan Ke KPU

Masyarakat Berhak Laporkan Caleg Yang Tidak Mencukupi Syarat Pencalonan Ke KPU

19
BERBAGI

Pagaralam, Sumatra Selatan, Rabu 7 November 2018.

Sumsel.kabardaerah.com – Komisi pemilihan umum (KPU) mengajak peran serta masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Keterlibatan tersebut salah satunya dalam hal mengetahui bakal calon yang akan duduk di bangku legislatif baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota benar-benar.

Mencukupi syarat ketentuan undang-undang dan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 2018 .
TENTANG PENCALONAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA PROVINSI DAN DEWAN PERWAKIKAN RAKYAT DAERA KABUPATEN/KOTA

Syarat Menjadi Caleg Menurut Undang-Undang dan peraturan KPU,
KPU resmi menerbitkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Peraturan ini mengatur seabrek syarat bagi waga yang ingin jadi calon anggota DPR atau DPRD di Pemilu 2019.

Peraturan itu diterbitkan KPU pada Sabtu (7/1). Perubahan paling mencolok dari peraturan ini adalah dilaranganya mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan predator seksual menjadi caleg. Padahal, di Pileg 2014 aturan ini tidak ada.
“Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” bunyi peraturan KPU pasal 7 ayat 1, huruf H.

Berikut ketentuan lengkap menjadi caleg di Pemilu 2019: Pasal 7
(1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
j. terdaftar sebagai pemilih
k. bersedia bekerja penuh waktu
l. mengundurkan diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota
2) kepala desa
3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
j. terdaftar sebagai pemilih
k. bersedia bekerja penuh waktu
l. mengundurkan diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota
2) kepala desa
3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
Dapil; dan
t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. (Junio)