Beranda DAERAH Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus Kejari OKI, Ingatkan Pejabat Tetap Taat Aturan

Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus Kejari OKI, Ingatkan Pejabat Tetap Taat Aturan

101
BERBAGI
Kasi Intelijen, R Andra Kurniawan SH, MH dan Kasi Pidsus Kejari OKI, Adi Bayu Kusuma SH

OKI.KABAR DAERAH.COM – Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), mengingatkan para pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kasi Intelijen Kejari OKI, R. Andra Kurniawan SH, MH didampingi Kasi Pidsus Adi Bayu Kusuma SH, saat diwawancarai Kabar Daerah.com, diruang kerjanya, Rabu (31/10).

“Dalam Tupoksi Kejaksaan OKI, sebagai salah satu lembaga hukum yang diberi wewenang untuk menangani pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya sebagai Kasi Intel akan selalu bersinergi dengan kasi Pidsus dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kita di Intelijen akan lebih fokus dalam bidang pencegahan atau preventif ,”Paparnya

Dijelaskan R. Andra Kurniawan, dalam upaya preventif pihaknya melakukan sosialisasi atau penerangan hukum kepada OPD yang ada di lingkungan Pemkab OKI.

“Nah, bila itu sudah dilakukan dan masih terdapat perbuatan yang menyimpang maka akan diambil strategi penindakan dalam bidang Pidsus ,”terangnya.

Yakni, sambung dia, dalam hal penyidikan tindak Pidana Korupsi. Artinya, ini akan tetap dilakukan secara bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal baik inspektorat, BPKP maupun BPK,”ujarnya.

Menanggapi soalnya adanya beberapa OPD yang melakukan MoU dengan Kejari OKI, pihaknya juga menjelaskan agar OPD tidak salah dalam menafsirkan.
Sebab, bila berbicara tentang MoU, maka sudah tentu berbicara tentang keperdataan.

“Karena di Kejaksaan ini ada bidang Datun yang merupakan Jaksa Pengacara Negara. Dan ini sudah kita sampaikan saat kita melaksanakan sosialisasi pencegahan tindak Pidana Korupsi beberapa waktu yang lalu dan diikuti OPD yang ada di OKI,”ungkapnya.

Ia menambahkan, didalam MoU ada bidang keperdataan yang dibicarakan. Sedangkan untuk intelijen ada produk tersendiri. Yakni penyuluhan hukum dan TP4D. Dan TP4D inilah yang kita kedepankan dalam pencegahan bidang korupsi.

“Jadi sekali lagi bukan MoU, sebab MoU hanya mendampingi pihak-pihak terkait dalam bidang keperdataan. Sedangkan TP4D adalah pencegahan untuk mengurangi dan menghilangkan sama sekali penyimpangan-penyimpangan. Namun apabila masih terjadi maka akan berhadapan dengan bidang tindak pidana khusus korupsi,”tukasnya. (Syakbanudin)